Contoh Soal CPNS Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) - UUD 1945

Source : Tirto.id

Berikut ini contoh soal latihan tes wawasan kebangsaan:

Contoh Soal Latihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45)

1. Berapa kali U U D 1945 di-amandemen …
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 3 kali
D. 4 kali

2. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen …
A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.
B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.

3. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen …
A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.
B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.

4. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen …
A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.
B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.
D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.

5. Kapan amandemen pertama dilakukan …
A. 19 Oktober 1999
B. 19 Oktober 2000
C. 19 Oktober 2001
D. 19 Oktober 2002

6. Kapan amandemen kedua dilakukan …
A. 18 Agustus 2000
B. 18 Agustus 2001
C. 18 Agustus 2002
D. 18 Agustus 2003

7. Kapan amandemen ketiga dilakukan …
A. 9 November 2001
B. 9 November 2002
C. 9 November 2003
D. 9 November 2004

8. Kapan amandemen keempat dilakukan …
A. 11 Agustus 2002
B. 11 Agustus 2003
C. 11 Agustus 2004
D. Semua jawaban salah

9. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen …
A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35.
B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36.
C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37.
D. Semua jawaban salah

10. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembetukan Mahkamah Konstitusi …
A. Aturan Peralihan Pasal I
B. Aturan Peralihan Pasal II
C. Aturan Peralihan Pasal Ill
D. Aturan Peralihan Pasal IV

11. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. ..
A. UU Nomor 21 tahun 2003
B. UU Nomor 22 tahun 2003
C. UU Nomor 23 tahun 2003
D. UU Nomor 24 tahun 2003

12. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali …
A. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
C. memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
D. memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

13. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah …
A. Surat atau tulisan
B. Keterangan saksi
C. Keterangan ahli
D. Semua jawaban benar

14. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal. ..
A. 23A
B. 23B
C. 23C
D. 23D

15. Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena …
A. Kedaulatan berada di tangan rakyat
B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
C. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi

16. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. ..
A. 31 ayat 1
B. 31 ayat 2
C. 31 ayat 3
D. 31 ayat 4

17. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. ..
A. 31 ayat 1
B. 31 ayat 2
C. 31 ayat 3
D. 31 ayat 4

18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah …
A. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia.
B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya.
C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

19. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pas al. ..
A. 20A
B. 20B
C. 20C
D. 20D

20. Berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali …
A. Hak interplasi
B. Hak angket
C. Hak menyatakan pendapat
D. Hak mosi tidak percaya

21. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal. ..
A. 28A
B. 28B
C. 28C
D. 280

22. Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui. ..
A. PEMILU
B. Pemilihan oleh DPRD
C. Pemilihan oleh Partai Politik
D. Tidak ada jawaban yang benar

23. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui. …
A. Mekanisme demokratis
B. Pemilihan langsung
C. Pemilihan oleh parpol mayoritas
D. Tidak ada jawaban yang benar

24. Siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan …
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Semua jawaban benar

25. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rahabilitasi ….
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Semua jawaban benar

26. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang …
A. lnterpelasi
B. Budget
C. Mosi tidak percaya
D. Referendum

27. Apa yang dimaksud dengan referendum …
A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang
C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
D. Semua jawaban salah

Bidang Tata Negara

28. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh ...
a. Bantuan diplomasi
b. Kerja sama militer
c. Hubungan diplomatik
d. Kunjungan kepala negara

29. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan ...
a. Meningkatkan kesejahteraan
b. Mewujudkan ketertiban
c. Memelihara kekuasaan
d. Menjamin keamanan

30. Ciri khas negara kesatuan adalah ...
a. Kepala negaranya adalah seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis

31. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan ...
a. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden
c. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung
d. Mahkamah Agung dalamkekuasaan Presiden

32. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal ...
a. Pembentukan kabinet sangat demokratis
b. Jalannya pemerintahan lebih setabil
c. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
d. Para meneri dapat diganti sewaktu-waktu
Bidang Sejarah

33. Untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya tiga abadan baru, yaitu ...
a. KNPI
b. KNIP
c. KNI
d. KPIR

34. Setelah Indonesia merdeka dan memperoleh pengakuan internasional, ternyata masalah-masalah yang dihadapi belum berakhir, terutama masalah konstitusi. Pada tahun 1950, setelah terbentuk negara kesatuan, UUD Sementara yag digunakan pada hakikatnya merupakan UUD ...
a. Hindia Belanda dengan beberapa perubahan
b. Negara Indonesia Timur dengan belberapa perubahan
c. 1945 yang disempurnakan
d. RIS dengan beberapa perubahan

35. lndonesia menjadi anggota negara-negara nonblok karena ingin netral dalam percaturan dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara itu setelah Perang Dunia II terlibat dalam ....
a. Perang ideologi
b. Perlombaan persenjataan
c. Persaingan ekonomi global
d. Ofensif politik

Bidang Kebijakan Pemerintah

36. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur dan jenjang yang tersedia. Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur pendidikan ....
a. Sekolah dan luar sekolah
b. Formal dan informal
c. Umum dan kejuruan
d. Dasar, menengah, dan tinggi

37. GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan terselenggaranya pemilu secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan nonpartisan, yaitu ....
a. Komisi pemiihan umum
b. Lembaga pemilihan umum
c. Sadan pemilihan umum
d. Biro pemilihan umum

38. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya ...
a. Pemisahan kekuasaan secara tegas
b. Pengawasan yang ketat
c. Kebebasan pers
d. Kemauan pimpinan nasional

39. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan ....
a. Memperbaiki sektor industri
b. Memperluas kesempatan kerja
c. Memperluas pendidikan
d. Memanfaatkan sumber daya alam

40. Pendidikan dasar berbeda degan sekolah dasar karena pendidikan dasar mencakup ...
a. TK dan SD
b. SD dan SMP
c. SD, SLTP, Ml dan MTS
d. SD, SMP, dan SMU

Bidang GBHN

41. Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999, Garis-garis Besar Haluan negara diberi pengertian ....
a. Perwujudan aspirasi rakyat Indonesia berhubungan dengan masa depannya
b. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan negara
c. Haluan negara yang dlrumuskan sebagai kebijaksanaan pembangunan nasional
d. Landasan pembangunan dalam Garis-garis besar untuk jangka waktu 5 tahun

42. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakterlstlk sebagal berlkut, KECUALI .....
a. Berakhlak mulia
b. Cinta tanah air
c. Berkesadaran hukum
d. Berwawasan global

43. Program pembangunan nasional memuat ...
a. Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN
b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN
c. Uraian kegiatan pembangunan bebagai departemen
d. Program kerja kabinet selama periode tertentu

44. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk ....
a. Memelihara keamanan ligkungan
b. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
c. Mempercepat penyelesaian berbagai Perkara
d. Mencegah terjadinya berbagai kejahatan

45. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan RI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah
a. lrian Jaya, Maluku Utara, dan Maluku
b. Daerah lstimewa Aceh, lrian Jaya, dan Maluku
c. Nusa Tenggara Timur, maluku, dani lrian Jaya
d. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi tengah